@Iwan Januar “Dibelakang ini pasti ada HTI!” itu kalimat yang hampir setahun sering publik dengar dan baca setiap kali terjadi in...
@Iwan Januar
“Dibelakang ini pasti ada HTI!” itu kalimat yang hampir setahun sering publik dengar dan baca setiap kali terjadi insiden atau momen yang merugikan rezim dan sekutunya. Ketika hashtag #BubarkanBanser menjadi trending topik di jagad twitter, spontan saja beberapa petinggi Banser menuding ada HTI yang merekayasa trending topik itu. Bahkan ketika Yorris Rareway, anggota DPD, menyatakan bahwa ada tuntutan warga Papua agar Banser dibubarkan, lagi-lagi HTI jadi kambing hitam. Sejumlah petinggi Banser menuding HTI berada di balik tuntutan warga Papua meminta pembubaran Banser.
Ada dua isu politik yang dikembangkan pemerintah dan media massa yang berafilial pada rezim; radikalisme dan HTI. Dua isu ini terus ditayangkan seolah untuk melawan isu bangkitnya PKI dan imperialisme pemerintah komunis Tiongkok. Kita sudah paham bila isu radikalisme masih dalam rangkaian dan bingkai War On Terorism yang digerakkan AS dan sekutu mereka. Tujuannya selain untuk membunuh kebangkitan Islam juga untuk legitimasi invasi dan penjarahan Barat – khususnya AS – ke kawasan Timur Tengah dan wilayah lain. Untuk itu diperlukan dukungan warga global, maka dipakailah tema radikalisme dan terorisme.
Di tanah air isu radikalisme-terorisme dipakai juga dilengkapi dengan bumbu tambahan ‘ancaman’ aliran Wahabi. Jadi siapa saja yang dituding radikal akan berhadapan dengan kelompok Islam moderat dan Islam tradisional. Hasilnya? Konflik-konflik dalam skala kecil terjadi di mana-mana. Pembubaran pengajian, persekusi pada sejumlah ustadz, dan penghinaan terhadap apa yang mereka bilang simbol Wahabi, seperti jenggot, celana cingkrang dan cadar.
Belakangan muncul isu yang tak kalah dahsyat; HTI. Harakah dakwah yang sering dikenal mengusung tema penegakkan syariah dan Khilafah dianggap sebagai ‘ancaman’ yang lebih spesifik, lebih spesial ketimbang radikalisme. Sejumlah negara Barat dan think tank-nya membuat kajian khusus penanganan Hizbut Tahrir. Mengapa? Karena Hizbut Tahrir sebagai kelompok dakwah menjelaskan identitas mereka sebagai partai politik Islam berideologikan Islam. Bukan madzhab seperti Wahabi apalagi firqoh seperti Syi’ah, Baha’iyyah, Ahmadiyah, dll.
Coba dimasukkan ke dalam kelas radikalisme, namun tak ada satupun aksi Hizbut Tahrir yang pas diklasifikasikan sebagai tindakan radikal, kecuali pemikirannya. HTI tidak pernah terlibat tindak kekerasan, mendukung operasi militer seperti pengeboman, bahkan HTI beberapa kali menyerukan kecaman atas aksi bom bunuh diri. Pemikiran yang dilontarkan HTI tajam, analitis, dan memberikan solving problem, bukan asal serang dan hujat, sehingga menohok kapitalisme-liberalisme, bahkan di masa-masa awal dakwahnya membuat pengusung ideologi sosiaa
alisme-komunisme ketar-ketir.
Beratnya, HTI juga menolak kompromi dalam persoalan politik dan juga menolak aliran dana darimanana pun juga, kecuali dari anggotanya sendiri. Sulit bagi pihak manapun untuk‘membeli’ HTI dan menunggangi mereka.
Karenanya HTI jadi ancaman spesifik, perlu penanganan khusus. UU Keormasan pun diketok khusus untuk mencabut BHP HTI agar ia mati. Para ASN yang terbukti atau diduga berafilial ke HTI diancam dan dipersekusi. Lucunya, aparatur negara yang beraliran Ahmadiyah yang jelas sesat aman-aman saja. Anak-anak sekolah sampai diinvestigasi dan dipagari agar tidak terpengaruh ‘radikalisme’ ala HTI, tapi tidak dipagari dari hedonisme-liberalisme.
Setelah dicabut ternyata HTI ternyata tak kunjung mati, malah terus menggeliat, bendera tauhid berkibar seantero Nusantara, lalu menyuarakan perlawanan terhadap imperialisme OBOR Cina, dsb. Ini menggelisahkan rezim dan majikan-majikan mereka. Logika HTI terlalu cerdas untuk dipatahkan. Mahfud MD dan Nadirsyah Hosen yang profesor pun dibuat kebingungan untuk mematahkan logika HTI. Bahkan seringkali mereka dibuat malu oleh logika mereka sendiri. Dulu orang menyangka HTI hanya diiisi anak muda ingusan berjaket kampus almamater. Ternyata di dalamnya ada akademisi, intelektual, peneliti hadits dan fikih yang lekat dengan tradisi kitab kuning, dsb.
Maka langkah catur berikutnya yang dimainkan adalah menempatkan HTI sebagai _common enemy_, musuh bersama. Semua orang, semua elemen, dihasut untuk bersepakat kalau HTI bertanggung jawab atas chaos yang menimpa negeri ini. Pokoknya, HTI itu bandit, begundal, garong, bahkan kadang dicitrakan lebih begundal dari PKI sekalipun.
Tapi disinilah kepandiran itu dimulai dan berbalik jadi ledekan kejam bagi para pembuatnya. Kekurangcerdasan membuat stigma politik akhirnya menelanjangi si pembuatnya kalau mereka itu bebal di level tertinggi. Karena terlalu bersemangat dan terlalu pandir menyudutkan HTI, opini yang dikembangkan jadi lebay, miskin data dan overanalisa.
Kisruh bendera Tauhid di Garut HTI biangnya, pilpres 2019 Prabowo ditunggangi HTI, tagar #GantiPresiden2019 ditunggangi HTI, aksi Bela Tauhid ditunggangi HTI, UAS ditunggangi HTI, terakhir tagar #BubarkanBanser lagi-lagi HTI dituding biang keroknya.
Mari kita bedah satu contoh analogi bebal dan menyedihkan yang mereka pakai; menyamakan HTI dengan PKI bahkan lebih kejam dari PKI. Cuma orang ngigau yang bilang begitu. Akidahnya beda, perjuangannya beda, akhlaknya juga beda. HTI mengoreksi total kebatilan dan kekufuran komunisme, dan tak pernah halalkan darah manusia sekalipun beda agama. Jadi, ungkapan itu justru menggelikan dan sampel bagus untuk mengukur kebebalan si pembuatnya.
Teranyar ketika Direktur Said Aqil Siraj Institut (SASI) Imdadun Rahmat menyatakan, "paham atau ideologi HIzbut Tahrir Indonesia menjadi salah satu penyebab kualitas pendidikan Indonesia masih jalan di tempat." Siapapun bisa bantah dan komentar kalau pernyataan itu lebih pas disebut _fairy tales_, dongeng peri ketimbang makalah ilmiah. Secanggih itukah HTI sampai pengaruhi kualitas pendidikan nasional? Saking fct.
Pak Direktur itu kelihatan 'kurang piknik', jadi tidak tahu bila banyak kader-kader HTI yang mumpuni di bidang akedemik; brilian, tidak asbun, dan punya etika rasa malu untuk kejar setoran atau proyek dengan cara jatuhkan agama sendiri dan sesama saudara seiman.
Pernyataan ini tadinya diniatkan untuk dua proyek; tutupi rasa malu mandeknya pendidikan nasional sembari menyudutkan HTI. Tapi, ya jauh dari cerdas.
Akhirnya warga yang waras pikirannya tahu bila rezim dan kroninya itu jauh dari cerdas untuk menyudutkan HTI. Mereka tertawa terbahak-bahak setiap kali keluar tudingan baru dari rezim terhadap HTI, lalu mereka balas dengan ledekan yang kejam; “Listrik mati, pasti HTI pelakunya”, “Utang LN naik, pasti HTI biangnya”, “Ekonomi melambat, pasti gara-gara HTI”, “Harga cabe meroket, ini ulah HTI”, “banjir biasanya karena HTI”, dll.
Begitulah makar itu justru berbalik pada pembuatnya sendiri. Alih-alih bisa menghasut publik untuk menyudutkan HTI sebagai musuh bersama, manuver politik rezim dan kroninya justru jadi bahan tertawaan bersama karena sudah menjadi parade kepandiran. Di sisi lain, sikap mereka malah semakin melambungkan HTI pada publik, dan menghancurkan citra rezim dan kroninya. Wallahu al-Musta’an.
“Dibelakang ini pasti ada HTI!” itu kalimat yang hampir setahun sering publik dengar dan baca setiap kali terjadi insiden atau momen yang merugikan rezim dan sekutunya. Ketika hashtag #BubarkanBanser menjadi trending topik di jagad twitter, spontan saja beberapa petinggi Banser menuding ada HTI yang merekayasa trending topik itu. Bahkan ketika Yorris Rareway, anggota DPD, menyatakan bahwa ada tuntutan warga Papua agar Banser dibubarkan, lagi-lagi HTI jadi kambing hitam. Sejumlah petinggi Banser menuding HTI berada di balik tuntutan warga Papua meminta pembubaran Banser.
Ada dua isu politik yang dikembangkan pemerintah dan media massa yang berafilial pada rezim; radikalisme dan HTI. Dua isu ini terus ditayangkan seolah untuk melawan isu bangkitnya PKI dan imperialisme pemerintah komunis Tiongkok. Kita sudah paham bila isu radikalisme masih dalam rangkaian dan bingkai War On Terorism yang digerakkan AS dan sekutu mereka. Tujuannya selain untuk membunuh kebangkitan Islam juga untuk legitimasi invasi dan penjarahan Barat – khususnya AS – ke kawasan Timur Tengah dan wilayah lain. Untuk itu diperlukan dukungan warga global, maka dipakailah tema radikalisme dan terorisme.
Di tanah air isu radikalisme-terorisme dipakai juga dilengkapi dengan bumbu tambahan ‘ancaman’ aliran Wahabi. Jadi siapa saja yang dituding radikal akan berhadapan dengan kelompok Islam moderat dan Islam tradisional. Hasilnya? Konflik-konflik dalam skala kecil terjadi di mana-mana. Pembubaran pengajian, persekusi pada sejumlah ustadz, dan penghinaan terhadap apa yang mereka bilang simbol Wahabi, seperti jenggot, celana cingkrang dan cadar.
Belakangan muncul isu yang tak kalah dahsyat; HTI. Harakah dakwah yang sering dikenal mengusung tema penegakkan syariah dan Khilafah dianggap sebagai ‘ancaman’ yang lebih spesifik, lebih spesial ketimbang radikalisme. Sejumlah negara Barat dan think tank-nya membuat kajian khusus penanganan Hizbut Tahrir. Mengapa? Karena Hizbut Tahrir sebagai kelompok dakwah menjelaskan identitas mereka sebagai partai politik Islam berideologikan Islam. Bukan madzhab seperti Wahabi apalagi firqoh seperti Syi’ah, Baha’iyyah, Ahmadiyah, dll.
Coba dimasukkan ke dalam kelas radikalisme, namun tak ada satupun aksi Hizbut Tahrir yang pas diklasifikasikan sebagai tindakan radikal, kecuali pemikirannya. HTI tidak pernah terlibat tindak kekerasan, mendukung operasi militer seperti pengeboman, bahkan HTI beberapa kali menyerukan kecaman atas aksi bom bunuh diri. Pemikiran yang dilontarkan HTI tajam, analitis, dan memberikan solving problem, bukan asal serang dan hujat, sehingga menohok kapitalisme-liberalisme, bahkan di masa-masa awal dakwahnya membuat pengusung ideologi sosiaa
alisme-komunisme ketar-ketir.
Beratnya, HTI juga menolak kompromi dalam persoalan politik dan juga menolak aliran dana darimanana pun juga, kecuali dari anggotanya sendiri. Sulit bagi pihak manapun untuk‘membeli’ HTI dan menunggangi mereka.
Karenanya HTI jadi ancaman spesifik, perlu penanganan khusus. UU Keormasan pun diketok khusus untuk mencabut BHP HTI agar ia mati. Para ASN yang terbukti atau diduga berafilial ke HTI diancam dan dipersekusi. Lucunya, aparatur negara yang beraliran Ahmadiyah yang jelas sesat aman-aman saja. Anak-anak sekolah sampai diinvestigasi dan dipagari agar tidak terpengaruh ‘radikalisme’ ala HTI, tapi tidak dipagari dari hedonisme-liberalisme.
Setelah dicabut ternyata HTI ternyata tak kunjung mati, malah terus menggeliat, bendera tauhid berkibar seantero Nusantara, lalu menyuarakan perlawanan terhadap imperialisme OBOR Cina, dsb. Ini menggelisahkan rezim dan majikan-majikan mereka. Logika HTI terlalu cerdas untuk dipatahkan. Mahfud MD dan Nadirsyah Hosen yang profesor pun dibuat kebingungan untuk mematahkan logika HTI. Bahkan seringkali mereka dibuat malu oleh logika mereka sendiri. Dulu orang menyangka HTI hanya diiisi anak muda ingusan berjaket kampus almamater. Ternyata di dalamnya ada akademisi, intelektual, peneliti hadits dan fikih yang lekat dengan tradisi kitab kuning, dsb.
Maka langkah catur berikutnya yang dimainkan adalah menempatkan HTI sebagai _common enemy_, musuh bersama. Semua orang, semua elemen, dihasut untuk bersepakat kalau HTI bertanggung jawab atas chaos yang menimpa negeri ini. Pokoknya, HTI itu bandit, begundal, garong, bahkan kadang dicitrakan lebih begundal dari PKI sekalipun.
Tapi disinilah kepandiran itu dimulai dan berbalik jadi ledekan kejam bagi para pembuatnya. Kekurangcerdasan membuat stigma politik akhirnya menelanjangi si pembuatnya kalau mereka itu bebal di level tertinggi. Karena terlalu bersemangat dan terlalu pandir menyudutkan HTI, opini yang dikembangkan jadi lebay, miskin data dan overanalisa.
Kisruh bendera Tauhid di Garut HTI biangnya, pilpres 2019 Prabowo ditunggangi HTI, tagar #GantiPresiden2019 ditunggangi HTI, aksi Bela Tauhid ditunggangi HTI, UAS ditunggangi HTI, terakhir tagar #BubarkanBanser lagi-lagi HTI dituding biang keroknya.
Mari kita bedah satu contoh analogi bebal dan menyedihkan yang mereka pakai; menyamakan HTI dengan PKI bahkan lebih kejam dari PKI. Cuma orang ngigau yang bilang begitu. Akidahnya beda, perjuangannya beda, akhlaknya juga beda. HTI mengoreksi total kebatilan dan kekufuran komunisme, dan tak pernah halalkan darah manusia sekalipun beda agama. Jadi, ungkapan itu justru menggelikan dan sampel bagus untuk mengukur kebebalan si pembuatnya.
Teranyar ketika Direktur Said Aqil Siraj Institut (SASI) Imdadun Rahmat menyatakan, "paham atau ideologi HIzbut Tahrir Indonesia menjadi salah satu penyebab kualitas pendidikan Indonesia masih jalan di tempat." Siapapun bisa bantah dan komentar kalau pernyataan itu lebih pas disebut _fairy tales_, dongeng peri ketimbang makalah ilmiah. Secanggih itukah HTI sampai pengaruhi kualitas pendidikan nasional? Saking fct.
Pak Direktur itu kelihatan 'kurang piknik', jadi tidak tahu bila banyak kader-kader HTI yang mumpuni di bidang akedemik; brilian, tidak asbun, dan punya etika rasa malu untuk kejar setoran atau proyek dengan cara jatuhkan agama sendiri dan sesama saudara seiman.
Pernyataan ini tadinya diniatkan untuk dua proyek; tutupi rasa malu mandeknya pendidikan nasional sembari menyudutkan HTI. Tapi, ya jauh dari cerdas.
Akhirnya warga yang waras pikirannya tahu bila rezim dan kroninya itu jauh dari cerdas untuk menyudutkan HTI. Mereka tertawa terbahak-bahak setiap kali keluar tudingan baru dari rezim terhadap HTI, lalu mereka balas dengan ledekan yang kejam; “Listrik mati, pasti HTI pelakunya”, “Utang LN naik, pasti HTI biangnya”, “Ekonomi melambat, pasti gara-gara HTI”, “Harga cabe meroket, ini ulah HTI”, “banjir biasanya karena HTI”, dll.
Begitulah makar itu justru berbalik pada pembuatnya sendiri. Alih-alih bisa menghasut publik untuk menyudutkan HTI sebagai musuh bersama, manuver politik rezim dan kroninya justru jadi bahan tertawaan bersama karena sudah menjadi parade kepandiran. Di sisi lain, sikap mereka malah semakin melambungkan HTI pada publik, dan menghancurkan citra rezim dan kroninya. Wallahu al-Musta’an.
COMMENTS