Indonesia 81 Tahun Merdeka: Sudahkah Kita Benar-Benar Merdeka?

  Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-81. Setiap tahun, tanggal 17 Agustus selalu disambut dengan penuh kegembiraan. Bendera ...

 

Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan ke-81. Setiap tahun, tanggal 17 Agustus selalu disambut dengan penuh kegembiraan. Bendera Merah Putih dikibarkan, lagu-lagu perjuangan dinyanyikan, dan berbagai perlombaan digelar. Anak-anak hingga orang dewasa larut dalam suasana semarak peringatan kemerdekaan.

Akan tetapi, sebagai Muslim, kita tidak cukup hanya bertanya, “Sudah berapa tahun Indonesia merdeka?”

Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar:

“Sudahkah kita benar-benar merdeka?”

Sebab, kemerdekaan bukan sekadar terbebas dari penjajahan fisik. Kemerdekaan yang hakiki adalah terbebas dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah SWT.

Secara fisik, Indonesia memang telah lama merdeka. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, negeri ini masih berada dalam berbagai bentuk ketergantungan ekonomi dan politik. Kehidupan kita masih banyak dipengaruhi oleh ideologi Kapitalisme buatan manusia. Kekayaan negeri masih melibatkan penguasaan pihak asing dan swasta. Pembangunan masih ditopang oleh utang, termasuk utang berbasis bunga. Banyak kebutuhan dalam negeri masih bergantung pada impor. Rakyat masih bergulat dengan kemiskinan dan pengangguran.

Bangsa ini pun belum menjadikan wahyu Allah SWT sebagai sumber utama aturan kehidupan.

Dengan realitas tersebut, layakkah kita mengatakan bahwa negeri ini telah benar-benar meraih kemerdekaan hakiki?

Di sinilah Islam mengajarkan kepada kita makna kemerdekaan yang jauh lebih fundamental.

Sudahkah Indonesia Benar-Benar Mandiri?

Salah satu ciri bangsa yang merdeka adalah kemandirian. Begitu pun dengan Indonesia.

Dengan usia kemerdekaan yang telah mencapai 81 tahun, semestinya Indonesia mampu berdiri sebagai negeri yang mandiri dan sejahtera. Apalagi negeri ini memiliki berbagai potensi besar: sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, posisi geografis yang strategis, serta potensi sumber daya manusia yang besar.

Secara makro, Indonesia memang mencatat berbagai capaian. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 5,03% pada 2024.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti seluruh rakyat telah hidup sejahtera.

BPS mencatat persentase penduduk miskin pada September 2025 masih sebesar 8,25%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 tercatat 4,68%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan masih belum selesai.

Demikian pula dengan persoalan ketergantungan ekonomi.

Pada Februari 2026, posisi utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 437,9 miliar. Dalam perdagangan internasional, nilai impor Indonesia pada Januari–Mei 2026 mencapai US$ 111,33 miliar, meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Investasi asing juga tetap menjadi bagian besar dari struktur investasi. Sepanjang 2025, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp900,9 triliun atau 46,6% dari total realisasi investasi.

Angka-angka tersebut patut menjadi bahan renungan:

Mengapa negeri yang kaya akan sumber daya ini masih harus membangun perekonomiannya dalam kondisi ketergantungan terhadap modal, utang, pasar, dan berbagai mekanisme ekonomi global?

Inilah pertanyaan yang semestinya dijawab secara ideologis, bukan hanya secara teknokratis.

Ketika Kekayaan Negeri Tidak Sepenuhnya Menjadi Kekuatan Rakyat

Sebagaimana diketahui, meski negeri ini telah memproklamasikan kemerdekaan sejak 81 tahun lalu, pengelolaan sebagian sumber daya alam masih melibatkan pihak swasta dan asing.

Minyak dan gas, mineral dan batubara, emas, perak, nikel, serta berbagai barang tambang lainnya melibatkan penguasaan dan investasi korporasi. Demikian pula dengan jutaan hektare kawasan hutan yang pengelolaannya tidak selalu berada langsung di tangan negara.

Persoalannya bukan sekadar siapa yang mengelola, tetapi untuk siapa kekayaan tersebut dikelola dan sejauh mana manfaatnya kembali kepada rakyat.

Di sisi lain, sumber pendapatan utama APBN negeri ini sekitar 85%-nya berasal dari pajak rakyat, bukan dari hasil sumber daya alam yang berlimpah tersebut.

Dengan realitas semacam ini, muncul sebuah pertanyaan mendasar: apakah kemerdekaan politik telah otomatis menghasilkan kemandirian ekonomi?

Penjajahan Kapitalisme?

Dalam perspektif kritik sistemik yang digunakan dalam tulisan ini, persoalan tersebut tidak hanya dilihat sebagai akibat dari kebijakan teknis pemerintah. Akar persoalannya dikaitkan dengan ideologi Kapitalisme yang berasaskan sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan.

Ironisnya, kondisi tersebut dipandang telah berlangsung dalam kehidupan berbangsa setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani memandang bahwa problem utama kehidupan manusia bukan sekadar buruknya individu atau lemahnya kebijakan teknis. Problem mendasarnya adalah asas kehidupan yang digunakan masyarakat.

Dalam kitab Nizhaam al-Islaam, beliau menjelaskan bahwa kehidupan manusia dibangun di atas pemikiran yang menjadi asas bagi seluruh perilaku dan sistem kehidupan.

Jika asas tersebut adalah sekularisme yang melahirkan ideologi Kapitalisme, maka aturan yang lahir pun akan mengikuti pandangan hidup tersebut.

Sebaliknya, jika asas kehidupan adalah akidah Islam, maka seluruh aturan kehidupan harus dibangun berdasarkan akidah dan syariah Islam.

Karena itu, perubahan tidak cukup hanya dengan memperbaiki moral individu. Masyarakat juga membutuhkan perubahan pemikiran dan sistem.

Dengan kata lain, perubahan hakiki harus diarahkan pada perubahan asas dan sistem kehidupan masyarakat: dari asas sekularisme menuju asas akidah Islam, serta dari ideologi Kapitalisme menuju ideologi Islam.

Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Islam bukan sekadar kumpulan ritual-spiritual. Islam adalah ideologi (mabda’) yang memiliki fikrah (ide) dan thariiqah (metode).

Fikrah Islam adalah akidah Islam beserta hukum-hukum yang terpancar dari akidah tersebut. Sementara thariiqah Islam adalah metode untuk menerapkan fikrah, menjaga, dan mengemban Islam.

Makna Kemerdekaan Hakiki dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang hanya menghambakan dirinya kepada Allah SWT.

Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah (menghambakan diri) kepada-Ku.”

(TQS adz-Dzariyat [51]: 56)

Penghambaan kepada Allah SWT bermakna menundukkan kehidupan kepada syariah-Nya. Sebab, Allah SWT adalah Al-Khaaliq, Pencipta manusia dan alam semesta. Karena itu, Allah SWT pula yang paling mengetahui aturan yang sesuai bagi manusia.

Allah SWT berfirman:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

“Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak-Nya.”

(TQS al-A’raf [7]: 54)

Karena itu, ketika manusia menyerahkan urusan menentukan halal dan haram serta aturan kehidupan kepada manusia secara mutlak, dalam perspektif Islam ia telah menjauh dari hakikat penghambaan kepada Allah SWT.

Allah SWT juga berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.”

(TQS Yusuf [12]: 40)

Inilah fondasi kemerdekaan dalam Islam.

Manusia merdeka adalah manusia yang terbebas dari penghambaan kepada sesama manusia dan hanya menjadi hamba Allah SWT. Dengan demikian, manusia dibebaskan dari aturan manusia yang zalim dengan tunduk kepada aturan Allah Yang Mahaadil.

Inilah makna pembebasan yang dibawa Islam. Inilah makna kemerdekaan dalam perspektif Islam.

Makna tersebut juga pernah ditegaskan oleh Rib’i bin Amir ra. kepada Panglima Persia, Rustum:

اللَّهُ ابْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ

“Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah.”

Inilah inti dari misi Islam: membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT.

Inilah kemerdekaan yang hakiki.

Menuju Kemerdekaan Ideologis

Kemerdekaan Indonesia dari penjajahan fisik adalah nikmat yang patut disyukuri. Namun, umat Islam sebagai penduduk mayoritas negeri ini tidak seharusnya berhenti pada kemerdekaan fisik.

Ada kemerdekaan yang lebih tinggi: kemerdekaan ideologis.

Dalam perspektif tulisan ini, kemerdekaan ideologis berarti membebaskan umat dari dominasi ideologi Kapitalisme menuju ideologi Islam. Membebaskan manusia dari penghambaan kepada materi menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT.

Ia juga berarti membebaskan masyarakat dari hukum-hukum buatan manusia yang dipandang bertentangan dengan wahyu menuju penerapan syariah Allah SWT secara kaaffah.

Kemerdekaan tersebut juga mencakup pengelolaan kekayaan umat agar sesuai dengan syariah serta upaya membebaskan rakyat dari kemiskinan struktural menuju kesejahteraan yang dijamin oleh negara.

Khilafah dan Penerapan Islam Secara Kaffah

Dalam perspektif perjuangan politik Islam yang dikembangkan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, penerapan Islam secara menyeluruh membutuhkan institusi politik yang menerapkan syariah secara kaaffah, yakni Khilafah.

Khilafah dalam konsep politik Islam bukan sekadar simbol sejarah atau romantisme masa lalu. Ia dipandang sebagai institusi yang menurut fikih siyaasah berfungsi menerapkan hukum-hukum Islam dan mengurus urusan umat.

Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Khilafah merupakan metode syar’i untuk menerapkan Islam secara menyeluruh (kaaffah) dalam kehidupan.

Dengan adanya negara yang menerapkan syariah, hukum-hukum Islam tidak berhenti sebagai nasihat moral.

Hukum ekonomi Islam dapat diterapkan. Hukum kepemilikan Islam dapat diterapkan. Hukum pendidikan Islam dapat diterapkan. Hukum peradilan Islam dapat diterapkan. Hukum politik Islam dalam dan luar negeri dapat diterapkan.

Pengelolaan kekayaan umum pun dapat dilakukan berdasarkan syariah.

Inilah mengapa, dalam perspektif pemikiran yang digunakan tulisan ini, perjuangan mewujudkan kemerdekaan hakiki diarahkan menuju perubahan kehidupan berdasarkan Islam secara kaaffah.

Penutup: 81 Tahun Merdeka, Sudahkah Kita Benar-Benar Merdeka?

Peringatan Hari Kemerdekaan seharusnya tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa. Ia juga dapat menjadi momentum untuk melakukan introspeksi: sejauh mana kemerdekaan yang telah diraih benar-benar menghadirkan kemandirian dan kesejahteraan bagi rakyat?

Bagi seorang Muslim, refleksi tersebut memiliki dimensi yang lebih dalam. Kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga terbebas dari penghambaan kepada sesama manusia dan menghambakan diri hanya kepada Allah SWT.

Karena itu, marilah kita memaknai kemerdekaan secara lebih mendasar: dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah SWT; dari sekularisme menuju kehidupan yang berlandaskan akidah Islam; serta dari ideologi Kapitalisme menuju ideologi Islam.

Dengan kata lain, dalam perspektif Islam yang diuraikan dalam tulisan ini, kemerdekaan hakiki hanya akan terwujud ketika umat Islam kembali menjadikan Islam sebagai mabda’ (ideologi dan sistem kehidupan) yang diterapkan secara kaaffah dalam seluruh aspek kehidupan.

WalLaahu a’lam bi ash-shawaab.

[]