Oleh: Zulfa Rasyida, S. E. Kabar angin segar tentang klaim swasembada pangan belakangan ini mendadak terasa hambar ketika kita melangkah...
Oleh: Zulfa Rasyida, S. E.
Kabar angin segar tentang klaim swasembada pangan belakangan ini mendadak terasa hambar ketika kita melangkah langsung ke dapur rumah tangga. Pemerintah boleh saja bangga memaparkan data angka produksi pangan nasional yang melimpah. Namun, realita di lapangan justru menyajikan cerita berbeda: harga komoditas pokok seperti ayam, telur, cabai, hingga beras kompak merangkak naik dan bergejolak hebat.
Di beberapa daerah, harga ayam ras bahkan sempat melonjak hingga menembus angka fantastis, sementara ketimpangan harga antardaerah makin mempertegas adanya jurang lebar dalam pemenuhan kebutuhan mendasar ini.
Situasi paradoksal ini memicu pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin sebuah negara yang mengklaim diri mandiri secara pangan justru membiarkan rakyatnya tertatih-tatih hanya untuk membeli sepiring lauk pauk?
Ilusi Swasembada dan Bias Kapitalisme
Jika kita membedah fenomena ini secara mendalam, ketimpangan antara klaim keberhasilan pemerintah dan jeritan rakyat di pasar terjadi akibat beberapa bias struktural:
1. Kesesatan Logika Makro vs Mikro
Swasembada pangan yang dibanggakan selama ini sebatas berbicara tentang angka kuantitas produksi di tingkat makro—berapa ton beras atau daging yang berhasil dipanen. Padahal, urusan perut rakyat berada di level mikro: sejauh mana barang tersebut tersedia, merata, dan dapat terjangkau oleh isi dompet harian masyarakat.
2. Penguasaan Pasar oleh Oligopoli & Kartel
Dalam sistem kapitalisme, pasar dibiarkan bergerak bebas tanpa kontrol distribusi yang riil. Celah ini dimanfaatkan oleh segelintir produsen besar dan tengkulak skala raksasa untuk melakukan praktik monopoli dan oligopoli.
Ketika rantai pasok dari hulu ke hilir dikuasai pemain besar, harga pangan tidak lagi murni ditentukan oleh permintaan (demand) dan penawaran (supply), melainkan disetel demi margin keuntungan kapitalis.
3. Negara yang "Lepas Tangan" sebagai Regulator
Kapitalisme menempatkan negara semata-mata sebagai regulator—pembuat aturan dan penonton di pinggir lapangan. Negara enggan terlibat langsung memastikan alokasi pangan sampai ke tangan individu rakyat.
Ketika terjadi lonjakan harga, tindakan pemerintah sering kali sebatas imbauan atau operasi pasar sesaat, bukannya membenahi struktur rantai distribusi yang timpang.
Cacat Logika Kesejahteraan Kapitalisme
Akar dari persoalan ini bermuara pada tolok ukur kesejahteraan dalam pandangan ekonomi kapitalisme. Dalam sistem ini, keberhasilan ekonomi kerap hanya diukur dari pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) atau besarnya volume produksi nasional.
Ketika angka panen melimpah, negara merasa tugasnya telah usai dan bergegas menyematkan label "swasembada".
Padahal, angka produksi tinggi tidak pernah menjamin tiap individu rakyat mendapatkan akses pangan yang adil. Dengan membiarkan mekanisme pasar bebas bekerja tanpa jaminan alokasi, masyarakat berpendapatan rendah selalu menjadi pihak pertama yang terdepak dari akses pangan yang layak.
Solusi Islam: Terjaminnya Akses hingga Perut Rakyat
Pandangan ini berbanding terbalik jika dibedah melalui kacamata pemikiran Islam. Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam karyanya, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi dalam Islam), menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok—seperti pangan, sandang, dan papan—merupakan kewajiban mendasar yang harus dijamin oleh negara (An-Nizham al-Iqtishadi, hlm. 125).
Islam tidak mengukur kesejahteraan dari tingginya angka produksi nasional semata, melainkan dari pemerataan distribusi secara individu per individu (tazji'at ad-distribusi).
Dalam pandangan Islam, jaminan pangan bukan berarti negara sekadar menyediakan stok di gudang pusat, melainkan memastikan makanan tersebut benar-benar sampai ke atas meja makan setiap keluarga dengan harga yang terjangkau.
Guna mewujudkan kedaulatan dan kestabilan pangan, Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani memaparkan beberapa mekanisme strategis yang wajib dijalankan oleh negara:
1. Larangan Mutlak Penimbunan (Ihtikar) dan Monopoli
Dalam An-Nizham al-Iqtishadi, ditegaskan bahwa praktik ihtikar—yakni menguasai barang kebutuhan pokok dengan tujuan mempermainkan harga—hukumnya haram secara mutlak.
Negara wajib menindak tegas para kartel dan menjaga agar rantai distribusi tetap terbuka tanpa hambatan tengkulak.
2. Penguatan Sektor Produksi Pertanian
Syeikh Taqiyuddin dalam kitab At-Takattul al-Hizbi dan Nizhamul Hukmi fil Islam menggarisbawahi bahwa negara wajib mewujudkan kemandirian pangan riil.
Hal ini dilakukan melalui intensifikasi pertanian, pemberian modal atau sarana produksi gratis bagi petani yang membutuhkan, hingga penataan kepemilikan tanah melalui mekanisme menghidupkan tanah mati (ihya'ul mawat).
3. Intervensi Distribusi, Bukan Patokan Harga (Tas'ir)
Islam melarang negara menetapkan harga secara sepihak (tas'ir) karena bisa menzalimi pedagang atau konsumen.
Sebaliknya, jika timbul ketimpangan harga antarwilayah akibat kelangkaan, negara bertindak langsung dengan memindahkan stok pangan dari wilayah yang surplus (khasib) ke wilayah yang minus (mubqil) guna menyeimbangkan pasokan secara alami.
Negara Harus Menjamin Kesejahteraan Rakyat
Sudah saatnya arah kebijakan pangan tidak lagi berhenti pada pencapaian angka statistik swasembada di atas kertas. Negara harus kembali pada fungsi hakikinya sebagai pengurus rakyat (ra'in) yang bertanggung jawab penuh atas ketersediaan dan kestabilan pangan secara nyata di lapangan.
Kesejahteraan sejati baru tercapai ketika tidak ada lagi warga yang harus menjerit hanya karena harga sebutir telur atau sekilo ayam melambung tinggi.
Referensi
- An-Nabhani, T. (1990). An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Cetakan ke-4). Beirut: Dar al-Ummah.
- An-Nabhani, T. (2001). At-Takattul al-Hizbi. Beirut: Dar al-Ummah.
- An-Nabhani, T. (2002). Nizham al-Hukm fi al-Islam (Cetakan ke-6). Beirut: Dar al-Ummah.
- Bloomberg Technoz. (2026, 28 Agustus). Harga Cabai, Telur Ayam Naik Akhir Pekan Ini. Bloomberg Technoz.
- CNN Indonesia. (2026, 27 Agustus). Mendag Respons Harga Ayam Melambung hingga Rp100 Ribu per Kg. CNN Indonesia.
- Kompas. (2026, 27 Agustus). Mengapa Swasembada Pangan Tercapai tetapi Harga Belum Merata? Kompas.id.
- Tribunnews Jakarta. (2026, 27 Agustus). Harga Ayam & Telur Naik, Ade Suherman Minta Pemprov DKI Benahi Sistem Pangan dari Hulu. Jakarta Tribunnews.
- tvOneNews. (2026, 27 Agustus). Harga Beras hingga Telur dan Minyak Goreng Kompak Melonjak, Cek Daftar Lengkapnya. tvOneNews.com.
COMMENTS