Oleh: Zulfa Rasyida Duka yang menyelimuti Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa bumi kembali menyingkap tabir rapuhnya manajemen penangan...
Oleh: Zulfa Rasyida
Duka yang menyelimuti Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa bumi kembali menyingkap tabir rapuhnya manajemen penanganan bencana di negeri ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kenyataan pahit: sebanyak 94 warga pengungsi meninggal dunia di lokasi pengungsian. Angka ini amat ironis karena jumlah korban yang wafat di pengungsian justru melampaui korban yang tewas akibat runtuhan fisik gempa, yaitu sebanyak 48 jiwa.
Tingginya angka kematian di tenda-tenda darurat ini dipicu oleh terbatasnya fasilitas penunjang kehidupan, minimnya pasokan logistik dasar, hingga langkanya layanan medis mendesak. Kondisi tersebut kian diperparah oleh cuaca ekstrem yang membakar di siang hari dan menusuk tulang di malam hari.
Penyakit kronis serta kerentanan kelompok lansia dan anak-anak yang tak tertangani secara cepat menjadi pemicu utama gugurnya puluhan jiwa. Respons DPR RI yang mendorong digelarnya audit terhadap kondisi pengungsian seolah menegaskan satu hal: terdapat kegagalan sistemik dan ketidakmampuan kapasitas negara dalam melindungi rakyatnya saat krisis melanda.
Tragedi ini menjadi bukti nyata betapa peran negara dalam bingkai sistem sekuler-kapitalistik saat ini amat lemah dalam menjalankan fungsi pemeliharaan (ria’yah). Negara kerap hadir sebatas regulator teknis atau pemadam kebakaran yang responsif secara parsial, alih-alih pelindung yang bersiap tanggap secara menyeluruh.
Ketika perlindungan kesehatan dan keselamatan jiwa tidak ditempatkan sebagai hak prioritas mutlak yang wajib dijamin penuh, rakyat kecil di tempat pengungsianlah yang menjadi korban.
Perspektif Syariat Islam: Jiwa, Perlindungan, dan Kesejahteraan
Dalam pandangan Islam, keselamatan jiwa (hifz an-nafs) merupakan salah satu maqashid syariah yang sangat mendasar. Setiap jiwa manusia amat berharga dan wajib dilindungi oleh negara tanpa batasan kalkulasi untung-rugi keuangan.
Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Hukm fi al-Islam menegaskan bahwa posisi penguasa (Al-Hakim) adalah sebagai pemelihara urusan rakyat (ra’in) dan perisai perlindungan (junnah).
Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:
“Imam (kepala negara) adalah ra'in (penggembala/pemelihara) dan dialah yang bertanggung jawab atas rakyat yang digembalakannya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Fungsi ria’yah dan junnah ini menuntut hadirnya negara secara proaktif dan maksimal, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam.
Pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari tempat tinggal sementara yang layak, pangan, air bersih, hingga fasilitas medis gratis, bukanlah opsi negosiasi atau bantuan karitatif semata, melainkan kewajiban syar'i yang melekat pada pundak negara.
Dukungan Sistem Ekonomi dan Layanan Kesehatan dalam Islam
Penanganan krisis kesehatan dan bencana yang optimal membutuhkan fondasi finansial yang kokoh serta tidak tergantung pada utang atau birokrasi yang berbelit-belit.
Dalam karya beliau, Kitab Al-Amwal fi Daulat Al-Khilafah, Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan konstruksi pengelolaan keuangan negara (Baitul Mal).
Dalam Islam, negara memiliki pos-pos penerimaan tetap seperti pengelolaan kepemilikan umum (sumber daya alam seperti tambang, minyak, dan gas), kepemilikan negara, serta jizyah dan kharaj.
Pembiayaan untuk kondisi darurat, seperti penanganan gempa bumi, wabah, dan rehabilitasi pengungsian, dianggarkan secara khusus dalam pos Baitul Mal.
Jika terjadi krisis di mana kas negara habis, negara berhak mengambil dharibah (pajak emergency) hanya dari kaum muslimin yang kaya (al-aghniya) untuk menutupi kebutuhan mendesak rakyat, sehingga pelayanan kesehatan dan keselamatan jiwa tidak pernah terhenti.
Dengan fondasi ekonomi tersebut, layanan kesehatan dalam Khilafah diperlakukan sebagai kebutuhan pokok publik (al-khadamat al-asasiyyah) yang wajib disediakan secara cuma-cuma dengan kualitas terbaik bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Catatan Historis Kebijakan Kesehatan dan Bencana
Sejarah mencatat pelaksanaan riil konsep ini. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab RA saat terjadi Tahun Ramadah (kelaparan dan krisis hebat), Umar memastikan seluruh cadangan logistik negara disalurkan langsung ke daerah-daerah terdampak hingga beliau bersumpah tidak akan memakan makanan mewah sebelum seluruh rakyatnya terbebas dari kelaparan.
Di era Kekhalifahan Abbasiyah dan Utsmaniyah, rumah sakit (Bimaristan) didirikan lengkap dengan pusat tanggap darurat bergerak (mobile hospital) yang membawa dokter dan obat-obatan hingga ke pedalaman untuk merawat korban krisis.
Tragedi 94 pengungsi yang gugur di NTT seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua. Sudah saatnya penanganan bencana dan perlindungan jiwa rakyat dipandang bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan wujud tanggung jawab keimanan dan kepemimpinan yang hakiki.
Referensi
- BNPB Klarifikasi Data 94 Korban Gempa Flores NTT Meninggal di Pengungsian (Republika/TVOne, September 2026).
- Gempa NTT: Bukti Krisis Kapasitas Negara Tangani Bencana (Amnesty International Indonesia, September 2026).
- DPR Minta Audit Kondisi Pengungsian Gempa NTT Usai 94 Warga Tewas (CNN Indonesia, September 2026).
- Sebulan Usai Gempa NTT: 94 Orang Tewas di Pengungsian (Tirto.id, September 2026).
- An-Nabhani, Taqiyuddin. Nizham al-Hukm fi al-Islam (Sistem Pemerintahan dalam Islam).
- An-Nabhani, Taqiyuddin. Al-Amwal fi Daulat Al-Khilafah (Sistem Keuangan dalam Negara Khilafah).
- Tim Penulis Hizbut Tahrir. Politik Pemeliharaan Kesehatan Negara Khilafah.
COMMENTS