Oleh: Fitri Dwi Anjaswangi Gaya hidup masyarakat kelas menengah tengah mengalami perubahan. Fenomena downgrade atau menurunkan standar ...
Oleh: Fitri Dwi Anjaswangi
Gaya hidup masyarakat kelas menengah tengah mengalami perubahan. Fenomena downgrade atau menurunkan standar hidup semakin ramai diperbincangkan. Masyarakat mulai mengurangi pengeluaran, memilih barang yang lebih murah, hingga mengutamakan fungsi daripada merek dan gengsi. Perubahan ini tidak selalu mencerminkan kesadaran hidup sederhana, tetapi bisa menjadi strategi bertahan di tengah tekanan ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Sementara itu, kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi meningkat dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen pada periode yang sama.
Fenomena downgrade pun berkembang seiring meningkatnya tekanan finansial. Sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan mulai bergantung pada utang. Istilah mantab (makan tabungan) bahkan bergeser menjadi maut (makan utang). Kondisi ini mengisyaratkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar perubahan gaya hidup, melainkan menyangkut kemampuan masyarakat mempertahankan kesejahteraan.
Downgrade Bukan Sekadar Tren
Menurunkan pengeluaran tentu dapat menjadi langkah bijak dalam mengelola keuangan. Namun, ketika masyarakat terpaksa mengurangi kebutuhan karena pendapatan tidak lagi mencukupi, fenomena ini patut menjadi perhatian.
Kenaikan harga kebutuhan pokok, ketidakpastian pekerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta berbagai kebijakan ekonomi yang menambah beban pengeluaran dapat mempersempit ruang finansial rumah tangga. Ketika pendapatan stagnan atau hilang, sedangkan kebutuhan terus berjalan, masyarakat harus mengubah pola konsumsi demi bertahan.
Kondisi ini memperlihatkan rapuhnya posisi kelas menengah. Penghasilan yang selama ini dianggap cukup ternyata tidak selalu memberikan ketahanan ekonomi ketika terjadi guncangan. Tabungan dapat terkuras, aset terpaksa dijual, bahkan utang menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, fenomena downgrade tidak cukup dibaca sebagai tren memilih produk murah atau meninggalkan gaya hidup konsumtif. Di baliknya, terdapat persoalan daya beli dan keamanan ekonomi yang perlu diselesaikan.
Kapitalisme dan Kerentanan Ekonomi
Sistem kapitalisme mendorong aktivitas ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan keuntungan. Dalam kehidupan sosial, budaya konsumtif juga berkembang melalui iklan, media sosial, dan standar keberhasilan yang kerap dikaitkan dengan kepemilikan barang serta penampilan.
Masyarakat akhirnya menghadapi dua tekanan sekaligus: dorongan untuk memenuhi standar gaya hidup dan keterbatasan kemampuan ekonomi. Namun, persoalan tidak berhenti pada perilaku konsumtif individu.
Kapitalisme juga melahirkan persoalan struktural ketika akses terhadap pekerjaan, pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar tidak terjamin secara merata. Ketika terjadi PHK atau kenaikan harga, rumah tangga menanggung langsung dampaknya. Mereka harus menyesuaikan pengeluaran sendiri, meskipun penyebab tekanan ekonomi tidak selalu berada dalam kendali mereka.
Dalam kondisi ini, downgrade menjadi gambaran bahwa sebagian masyarakat sedang berusaha menyesuaikan diri dengan kemampuan finansial yang menyusut. Jika terus meluas, fenomena tersebut dapat menjadi sinyal melemahnya kesejahteraan, bukan sekadar perubahan preferensi konsumen.
Negara yang lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pengaturan pasar tanpa menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar berisiko membiarkan masyarakat menghadapi tekanan tersebut secara individual. Padahal, kesejahteraan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kesederhanaan dalam Islam, Bukan Kekurangan
Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana dan membelanjakan harta sesuai kebutuhan serta prioritas. Keinginan tidak harus selalu dipenuhi, terlebih jika mendorong pemborosan atau memaksakan diri demi gengsi. Namun, prinsip ini tidak boleh dijadikan pembenaran atas kondisi ketika masyarakat terpaksa mengurangi kebutuhan pokok akibat tekanan ekonomi.
Kesederhanaan merupakan pilihan hidup yang berlandaskan kesadaran, sedangkan kemerosotan daya beli menunjukkan persoalan yang perlu diselesaikan. Keduanya tidak boleh disamakan.
Islam juga menempatkan negara sebagai ra'in atau pengurus urusan rakyat. Rasulullah saw. bersabda bahwa imam adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka (HR. Bukhari dan Muslim).
Prinsip ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab mewujudkan kondisi yang memungkinkan rakyat hidup layak. Negara wajib membuka akses pekerjaan yang memadai agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya melalui penghasilan yang halal. Kebijakan ekonomi juga harus diarahkan untuk melindungi rakyat, bukan justru menambah beban yang mempersempit kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar.
Negara Menjamin Kebutuhan Dasar
Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semata-mata diserahkan kepada kemampuan individu membeli layanan di pasar.
Jaminan ini mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sehingga pendapatan dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Negara juga perlu mengelola sumber daya alam sesuai ketentuan syariat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas, bukan terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Dengan demikian, solusi atas tekanan ekonomi tidak cukup berupa imbauan berhemat atau anjuran menurunkan gaya hidup. Perlu ada sistem yang menjamin kesempatan memperoleh penghasilan sekaligus memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.
Fenomena downgrade semestinya menjadi bahan evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi. Ketika semakin banyak masyarakat harus menurunkan standar hidup demi bertahan, persoalannya bukan semata-mata bagaimana mereka mengatur pengeluaran, melainkan juga bagaimana sistem menjamin kesejahteraan.
Islam tidak hanya mengajarkan manusia mengendalikan keinginan, tetapi juga mewajibkan negara mengurus kebutuhan rakyat. Sebab, hidup sederhana seharusnya lahir dari pilihan yang sadar, bukan keterpaksaan akibat ekonomi yang kian menekan.
COMMENTS